NEGARA DALAM DESA: PERCIKAN PEMIKIRAN

(Disampaikan dalam Diskusi dan Peluncuran Buku “Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal”, Karya DR Hans Antlov, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, 23 Juni 2003)

Oleh: Edi Suharto, PhD

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Hans Antlov atas keberhasilannya menyusun buku yangs angat bagus, komprehensif dan “manusiawi” mengenai kehidupan masyarakat sunda, khususnya kehidupan politik, di Jawa Barat.

Gaya dan Pendekatan Buku

Saya sangat terkesan dengan detail dan gaya penulisan buku ini yang meskipun sarat dengan informasi tetapi terhindar dari monotonitas yang biasanya menghinggapi buku-buku bergaya kuantitatif manakala membaca bab-bab berikutnya, selepas pengantar dan pendahuluan. Buku-buku yang bergaya kuantitatif, umumnya ditulis orang ekonomi, biasanya sangat “ilmiah” dan “canggih”. Namun sebagaimana sering saya jumpai, umumnya “kurang renyah” mengenai pendalamannya. Fakta-fakta sosial biasanya digeneralisasikan ke dalam konsep-konsep teknis yang sudah mapan (mainstream) dan dikaitkan satu sama lain sesuai dengan landasan teoretis yang dijadikan pisau analisisnya. Data-data juga seringkali direduksi kedalam varibel-variabel umum dan kemudian disimpulkan kedalam kesimpulan yang sejak awal sudah mudah diketahui.

Buku Pak Hans mengalir deras tetapi lembut, menguraikan data demi data tentang kuatnya campurtangan atau kehadiran Negara di dalam desa. Negara dalam buku tersebut saya kira banyak bersentuhan terutama dengan birokrasi, politisasi dan pendekatan pembangunan yang sentralistik semasa Orde Baru Suharto. Saya sering tersenyum dan kadang tertawa lebar mengikuti cerita di dalamnya. Contoh hal 77, ketika Pak Hans menggambarkan betapa birokratisnya desa: “para pamong desa, dalam seragam biru Golkar mereka memakai bersama-sama mesin ketik tua dan selusin stempel.”

Beberapa buku yang mengulas masalah politik di Indoensia memang telah banyak ditulis. Dua yang populer dan masih saya ingat antara lain Nation in Waiting tulisan Adam Schwarz (1999) dan karya Harold Crouch (1978), The Army and Politics in Indonesia. Namun demikian, karya-karya tersebut bersifat nasional dengan memakai kacamata makro. Karya lain tentang kehidpan desa yang bersifat lokal diantaranya adalah Pedler and Princes karya Clifford Geertz (1963) atau Factory Daughter karangan Diane Worlf (1992). Dua karya antropoligis tersebut mengulas kehidupan masyarakat desa di Jawa Tengah. Sedangkan analisis orang luar mengenai masyarakat desa Jawa Barat juga dapat ditemukan pada buku Anne Smith (1997) mengenai Industrialization and Natural Resources: Household Adaptive Strategies in Java, Indonesia yang memfokuskan kajiannya di Sumedang dan membandingkannya dengan dua desa di Jawa Tengah dan buku mengenai Small Scale Industries karya Anita van Velzen (1992).

Insider dan Outsider

Harus diakui, analisis saya mengenai kehidupan masyarakat di Indonesia seringkali dipengaruhi justru oleh analisis atau karya-karya orang luar. Buku Pak Hans adalah salah satunya. Selain menunjukkan keunggulan pendekatan kualitatif-ethnografis dalam mengkaji manusia dan kebudayaannya, sebagai aspek yang dinamis dan kompleks, buku ini juga memperlihatkan bahwa “outsider”, seringkali lebih jeli ketimbang “insider” dalam memahami suatu realitas sosial. Berbeda dengan “insider”, kebanyakan “outsider” barangkali tidak terjebak oleh kebudayaannya sendiri. Yang karena merupakan bagian dari kesehariannya, detil-detil atau mosaik kebudayaan seringkali luput dari pandangan “insider”.

Judul Buku

Menurut saya, judul buku dalam versi Bahasa Indonesia ini lebih bagus atau lebih menarik ketimbang judul dalam Bahasa Inggrisnya (Exemplary Center Administrative Periphery). Negara Dalam Desa, yang diambil dari judul asli disertasi penulis dan Bab IV buku ini, lebih sederhana dan langsung menuju sasaran. Memang, sepintas judul ini juga dapat melahirkan sedikit kesalahpahaman atau slippery, terutama jika kita tidak segera membaca membaca anak judulnya. Sebagai contoh: dalam ruang tunggu bandara Manado, ketika saya asyik membaca buku ini, seorang reporter TV swasta, yang juga penggemar buku, tiba-tiba mendekati saya. Dia mungkin tertarik dengan judul buku yang besar, dan berwarna. Katanya ”buku itu kok aneh ya? Kalau desa dalam Negara itu biasa. Tetapi Negara dalam desa kok bisa yah?” Setelah saya jelaskan sedikit mengenai isi buku ini, dia kemudian manggut-manggut dan berjanji akan mencarinya di toko buku Jakarta.

Bapak tadi menduga bahwa negara dalam desa adalah sebuah “penyimpangan desa” atau sebuah “desa kekecualian”. Sebuah desa yang melaksanakan hukum dan tatanan sosial politik tersendiri yang berbeda dari pemerintah, mirip dengan konsep “negara dalam negara”. Pemahaman ini kerap muncul di Indonesia yang umumnya banyak terjadi separatisme, dimana banyak daerah yang meminta otonomi khusus, atau ingin melaksanakan pemerintahan gaya sendiri sesuai dengan aspirasi dan keadaan lokal. Dalam bahasa pak Hans, dikarenakan ada kecenderungan “sekali bebas, bebas sekali.”

Beberapa Percikan Pemikiran

Tentu saja saya tidak akan menguraikan satu persatu isi dan keunggulan buku ini. Saya hanya akan membagi percikan pemikiran manakala saya membaca buku ini. Percikan pemikiran di sini lebih merupakan pengembaraan pemikiran yang menyangkut, imajinasi, impressi, kesan, dan penerawangan ide manakala saya membaca buku ini. 

1.   Ada dua pendekatan yang mengkaji mengenai birokrasi dan kekuasaan (Hamka Hendra Noer, 2003) Pertama, pendekatan yang berpijak pada tradisi Marxian yang dikenal dengan pendekatan struktural. Menurut perspektif struktural, masalah birokrasi bukanlah gejala khas Indonesia, melainkan gejala umum di dunia ketiga yang terkait dengan pola hubungan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Menurut pandangan ini, birokrasi Indonesia yang berwajah korup dan otoriter adalah konsekuensi logis dari integrasi ke dalam kapitalisme internasional. Kedua, pendekatan Weberian yang dikenal dengan pendekatan politik-kultural. Birokrasi Indonesia dewasa ini merupakan tipologi patrimonial, dimana kedudukan dan tingkahlaku seluruh hirarki sebagian besar tergantung pada hubungan personal-kekeluargaan atau patron-klien. Sosok birokrasi seperti ini merupakan warisan dari proses historis kultural sejak masa kolonial. Buku Pak Antlov saya kira lebih bersandar pada pandangan yang kedua.

2.   Birokrasi dan kekuasaan. Bersandar pada pandangan Marx, negara dan aparat birokrasi adalah sekadar alat dari kelas yang berkuasa (state). Karenanya, birokrasi selalu memihak dengan menjadi instrumen kelompok kepentingan tertentu dalam masyarkat, yakni kelas yang berkuasa.  Birokrasi bahkan memegang kekuasaan tersendiri dalam sistem pemerintahan negara modern. Dua bentuk kekuasaan birokrasi adalah: kekuasaan untuk bertahan hidup selamanya (staying power) dan kekuasaan untuk membuat keputusan sendiri (policy-making power). Dalam konteks ini, menarik apa yang dinyatakan oleh Hendry (1988) bahwa birokrasi adalah cabang kekuasaan keempat, sesudah legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang semula tidak terbayangkan oleh kebanyakan the founding fathers, termasuk pendiri negara AS sekalipun.

3.   Birokrasi dan netralitas. Apakah birokrasi bisa netral? Dalam kacamata Weber, birokrasi di dunia ketiga merupakan mesin politik negara yang tidak netral dan tidak mungkin netral.  Mesin politik ini kadang-kadang merefleksikan nilai-nilai serta norma-norma yang jauh dari rasional. Meskipun secara struktur sama dengan di negara maju, birokrasi di negara berkembang isi dan perilakuknya lebih diwarnai oleh tipikal primordial. Akibatnya, corak birokrasi lebih merupakan birokrasi patrimonial dan bukan birokrasi legal-rasional. Pola hubungan yang ada lebih merupakan hubungan antara patron dan klien yang bersifat sangat pribadi dan khas. Birokrasi patrimonialistik ini merembes ke praktek-praktek pemerintahan yang kemudian menjai korup yang lepas dari konstitusi dan tatanan hukum yang ada. Tiadanya kontrol eksternal yang effektif, misalnya dari parlemen, pers, perguruan tinggi, pengadilan, banyak disinggung sebagai salah satu penyebab utama.

4.   Bahaya Negara yang tidak taat pada azas demokrasi yang benar. Para pejabat negara sering menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang tidak menganut kapitalisme maupun sosialisme. Karena “kapitaslime bukan, sosialisme bukan”, maka Indonesi sering disebut sebagai “negara yang bukan-bukan”. Di negara negara barat, biasanya mereka dengan tegas menganut salah satu sistem, misalnya kapitalisme, meskipun kemudian disertai dengan sistem welfare state sebagai salah satu cara untuk membuat kapitalisme menjadi lebih manusiawi (compassionate capitalism). 

5.   Apakah demokrasi pancasila mirip dengan sosialisme di Eropa Timur? Kebetulan saya sekarang menjadi policy Fellow di Central European University, Hongaria, negara yang baru saja melepaskan diri dari cengkeraman sosialisme. Banyak teman dari Eropa Timur yang menceritakan betapa sistem politik di Indonesia pada masa Orde Baru banyak kemiripannya dengan di Hungaria, atau Romania. Sebuah buku yang ditulis Andrew Cartwright (2001), mengenai The Return of the Peasant: Land Reform in Post-Communist Romanian” bercerita banyak mengenai karakteristik negara sosialis yang “secara kebetulan” banyak kemiripannya dengan Indonesia semasa Orde Baru.

6.   Politisasi Birokrasi atau Birokratisasi Politik? Meskipun buku Pak Antlov tidak bermaksud membuat generalisasi, saya kira isinya juga banyak mereprentasikan gambaran yang sama pada desa-desa lain di Indonesia. Ketika membaca bagian ini saya menerawang kepada kehidupan di Desa Saya, Burujul Wetan, di Kecamatan Jatiwangi, Majalengka. Gambaran penetrasi negara ke dalam desa juga saya rasakan secara pribadi, terutama dilihat dari masuknya golkar ke desa. Burujul Wetan adalah bekas desa “hijau” yang berubah menjadi desa “kuning”. Ketika saya membawa teman dari Bandung semasa masih kuliah di STKS (sekitar tahun 1987) saya didekati BABINSA yang membisikan pada saya tentang keharusan hati-hati untuk tidak berpoltik. Pada tahun 1996an, ketika saya sudah menjadi Dosen di STKS, saya juga membawa empat orang mahasiswa Curtin University ke desa saya. Pertemuan banyak dihadiri oleh para Anggota PKK dan aparat desa serta LKMD. Ketika orang Australia akan memulai Pidato, dia diajari bahwa salam pertama yang harus disampaikan adalah Salam Golkar, sebanyak tiga kali yang diikuti dengan sambutan salam yang sama dari peserta dengan antusias dan rasa bangga.

7.   Kehadiran negara di Desa membawa pelajaran khusus bagi perguruan tinggi, khususnya STKS. Mungkin Pak Antlov nanti bisa menulis buku tentang “Negara dalam Kampus’ Soalnya, masih sering kita jumpai kampus-kampus yang belum mandiri, masih tergantung Jakarta, lengkap dengan gaya birokrasi, penyunatan anggaran dan intimidasi jabatan. Meski beberapa tahun terakhir mulai terbuka, saya masih menemukan adanya kebudayaan lama yang masih kental. Misalnya ketika berbicara berbeda, semua memandang aneh dan mengkritik sebagai tidak akomodatif. Biasanya langsung dijauhkan dari kekuasaan atau kemudahan atau tidak diberi lagi proyek. Kebijakan-kebijakan juga sepintas berasal dari bawah. Tetapi kalau kita kaji, formatnya telah disipakan dengan detai dari atas. Di bawah tinggal menyetujui saja dengan sedikit basa-basi ilmiah agar tampak demokratis.

8.   Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf. Bahwa saya sangat kesulitan mencari kekurangan buku ini. Sehingga tidak bisa memberi masukan bagi perbaikannya. Tidak banyak kesalahan redaksional yang saya temukan, kecuali Bab IX dan X yang tanpa kesimpulan, berbeda dengan bab-bab lainnya. Memang, ketika saya membaca Pak Antlov ini dari Swedia, negara yang menganut faham welfare state, terbersit harapan bahwa kehadiran Negara di desa juga akan disertai sedikit ulasan mengenai pembangunan kesejahteraan sosial di desa dengan sedikit perbandingan mengenai konsep welfare state di Negara Pak Antlov. Di halaman 83, misalnya, Pak Antlov mengulas bagaimana departemen-departemen pemerintah melakukan penetrasi ke desa-desa. Tetapi sayang tidak ada Depsos di sana. Nah di sini, barangkali makna Negara dalam desa juga bisa sedikit dilihat dari bagaimana Negara turut serta dalam program-program kesejahteraan sosial. Namun saya menduga ini mungkin di luar fokus buku ini. Yang memang sejak semula dimaksudkan untuk mengkaji politik, khususnya system kepemimpinan di desa. Jadi, lagi-lagi, saya harus berkata jujur bahwa ini bukan kelemahan buku Pak Antlov, hanya pilihan-pilihan saja dan hanya kebetulan agak kurang memenuhi harapan saya yang terlalu banyak

Persoalannya, kini setelah rejim Suharto berakhir. Model seperti apa yang akan terjadi di Desa-desa. Saya kira belum banyak study. Umumnya masih berkutat soal kondisi ekonomi dan politik paska krisis yang masih transisional. Ini menantang studi lanjutan. APakah misalnya pengaruh NGO akan kuat. Atau pola-pola lama akan bermetamorposa menjadi kepompong-kepomponh dan kupu-kupu politik yang seolah-olah baru, padahal memiliki ruh dan gaya yang samimawon? ATau seperti ditakutkan oleh akalngan “konservatif” akan tumbuh kebebasan yang kebablasan? AKan menguat lokalitas? Di Manado kebetulan Pak Akbra akan dating dan penyambutannya masih luar biasa. Bendera, pengerahan masa masih serupa dengan masa lalu. Ketika saya Tanya, kan Pak AKbar sudah divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus korupsi. “Jawaban yang yang dilontarkan mirip pernyataan kader Golkar di Jakarta. “Keputusan pengadilan belum berkekuatan hokum.” “Bagaimanapun Pak Akbar adalah Tokoh yang berjasa.” “Ah itu adalah konspirasi politik saja. Soalnya Pak Akbar merupakan calon kuat menjadi presiden, makanya Rejim PDI yang sedang berkuasa mencoba membuat intrik politik” Gejala apakah ini?

Memang buku ini akan lebih menarik, secara pribadi, jika dilengkapi sedikit foto dan mungkin peta lokasi (mapping), tetapi saya kira ini juga bukan kekurangan. Hanya mungkin pilihan dan pertimbangan tertentu pak Antlov saja.

Terima kasih.

Diketinggian 31000 kaki, 22 Juni 2003